Falsafah negara Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan atau demokrasi. Sementara itu Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Ketika puncak krisis multidimensi terjadi di Indonesia, tahun 1998, yang kemudian mendorong gerakan reformasi, selain terjadi krisis ekonomi, politik, sosial, di dalamnya juga termasuk krisis hukum. Krisis kepercayaan terhadap sistem hukum itu bisa dilihat dari indikasi proses pembuatan perundang-undangan dan praktek  penegakan hukum yang tidak berjalan sesuai dengan konsep negara hukum yang ditegaskan dalam konstitusi negara. Kesenjangan antara hukum yang ada dengan aspirasi yang kongkret di tengah masyarakat bisa terjadi karena ada kepentingan politik.  Penyimpangan itu bisa terjadi dengan bantuan politik kekuasaan yang cukup dominan, yang dalam bahasan kemudian disebut sebagai politisasi hukum.